BAB
1
PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG MASALAH
Pada umumnya, manusia di dunia lebih mementingkan kebahagiaan di
dunia dibandingkan dengan kebahagiaan yang akan diraih di akhirat nanti.
Manusia terkadang tidak sadar dengan kehidupan dunia yang hanya sementara,
manusia lebih bersemangat dan berambisi untuk mengejar kehidupan dunia
dibanding kehidupan setelah mati. Padahal segala sesuatu yang manusia raih di
muka bumi ini ialah mutlak milik Allah, termasuk harta benda.
Ada beberapa status harta yang dimiliki manusia, yaitu:[1]
1.
Harta merupakan amanah dari Allah SWT. Harta yang dimiliki manusia
sifafnya merupakan amanah yang diberi-kan oleh Allah kepada manusia agar
dimanfaatkan sebaik-baiknya. Harta harus dijaga dan digunakan sesuai dengan
syariat Islam. Manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan harta untuk
kepentingan agama, karena dengan harta yang dimiliki, manusia dapat
memanfaatkannya di jalan Allah SWT.
2.
Harta merupakan perhiasan hidup di dunia. Harta adalah perhiasan
hidup manusia. Allah memberikan harta kepada manusia agar manusia dapat
melakukan suatu kebaikan dengan harta yang dimilikinya. Manusia hanya mampu
menikmati hartanya secara tidak berlebihan, seperti halnya memakai perhiasan,
meskipun memiliki perhiasan yang berlimpah, akan tetapi tidak mungkin dapat
memakainya dalam waktu yang bersamaan.
3.
Harta merupakan ujian keimanan manusia selama di dunia. Manusia
hidup di dunia ini diuji oleh Allah atas tiga hal, yaitu harta, wanita, dan
kedudukan atau jabatan. Manusia diuji oleh Allah, tentang bagaimana cara harta
itu diperoleh dan bagaimana harta itu digunakan.
4.
Harta merupakan bekal ibadah kepada Allah SWT. Manusia memerlukan
harta untuk menjalankan ibadah dengan khusyuk. Tanpa harta manusia akan
mengalami kesulitan dalam beribadah, misalnya dalam zakat, tanapa harta manusia
akan kesulitan untuk mengeluarkan zakat yang sesuai dengan syariat Islam.
Kepuasan
manusia terhadap harta tidak pernah menemukan titik puas, karena kebanyakan
manusia tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapatkan dan dengan apa yang mereka
punya, sehingga manusia selalu berusaha untuk mencari harta meskipun mereka
sudah mendapatkan apa yang mereka mau, manusia tetap berusaha mencari cara agar
masih bisa mendapatkan harta meskipun usia nya sudah menemukan titik untuk
pensiun.
Dengan
berkembangnya teknologi dan ekonomi, perusahaan-perusahaan menyadari akan hal
itu, maka perusahaan membentuk dana pensiun sebagai solusi dari permasalahan
diatas, dana pensiun juga merupakan upaya perusahaan kepada karyawannya sebagai
rasa hormat dan loyalitasnya. Oleh karena itu, berdasarkan masalah yang ada di
atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul DANA
PENSIUN SYARIAH.
B.
RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan
latar belakang masalah yang di atas, maka masalah yang akan dikaji oleh penulis
ialah:
1.
Bagaimana latar belakang adanya dana pensiun?
2.
Bagaimana sejarah dana pensiun syariah?
3.
Apa yang dimaksud dengan dana pensiun syariah?
4.
Apa yang menjadi landasan hukum dana pensiun syariah?
5.
Apa saja tujuan dana pensiun syariah?
6.
Apa saja jenis-jenis dana pensiun syariah?
7.
Bagaimana mekanisme dana pensiun syariah?
8.
Apa saja norma, fungsi, dan asas-asas dana pensiun syariah?
9.
Bagaimana regulasi dana pensiun syariah?
C.
TUJUAN PENULISAN
Berdasarkan
perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk
mendeskripsikan:
1.
Latar belakang dana pensiun
2.
Sejarah dana pensiun syariah
3.
Pengertian atau definisi dana pensiun syariah
4.
Landasan hukum dana pensiun syariah
5.
Tujuan dana pensiun syariah
6.
Jenis-jenis dana pensiun syariah
7.
Mekanisme dana pensiun syariah
8.
Norma, fungsi dan azas-azas dana pensiun syariah
9.
Regulasi dana pensiun syariah
D.
MANFAAT PENULISAN
Adapun manfaat
daripada penulisan ini ialah:
1.
Penulisan ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai dana
pensiun syariah, dan juga dapat menambah khasanah keilmuan.
2.
Sebagai bahan pustaka untuk mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah.
BAB
2
PEMBAHASAN
A.
LATAR BELAKANG DANA PENSIUN
Diera
tahun 70-an sampai 80-an, masyarakat Indonesia berlomba-lomba mencoba mencari
pekerjaan sebagai pegawai negeri dengan tujuan agar mereka memperoleh pensiun
di masa tuanya. Pensiun merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah
berakhirnya masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat masih berpikir bahwa
pada usia menjelang pensiun adalah masa yang sudah tidak produktif lagi. Oleh
karena itu, tidak mengherankan apabila pilihan utama mereka terjun ke dunia
kerja adalah pegawai negeri, karena sebagai pegawai negeri pada saat itu
memberikan kepastian adanya pensiun.
Jika
pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana
pensiun bagi karyawannya, maka diera tahun 90-an menjadi sebaliknya. Apalagi
setelah keluarnya suatu Undang-undang yang mengaturnya yaitu UU Nomor 11 Tahun
1992 tentang Dana Pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan
dana pensiun bagi karyawannya, banyak alternative pilihan untuk memperoleh
pensiun dari lembaga lainnya.
Pemberian
pensiun kepada para karyawannya bukan saja hanya memberikan kepastian
penghasilan di masa yang akan datang, tetapi juga memberikan motivasi bagi para
karyawannya untuk lebih giat lagi bekerja. Dengan memberikan program jasa
pensiun para karyawan akan merasa aman, terutama bagi karyawan yang menganggap
pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Sedangkan bagi sebagian
masyarakat yang masih merasa produktif juga akan memberikan motivasi bahwa
jasa-jasa mereka masih dihargai oleh perusahaannya.
Berkembangnya
jasa pensiun dewasa ini telah menarik beberapa lembaga untuk mendirikan dana
pensiun. Hal ini disebabkan karena pengelolaan dana pensiun ini jika dilihat
dari kaca mata bisnis sangat menguntungkan. Dapat dibayangkan keuntungan yang
akan diperoleh dari iuran yang diperoleh tanpa bunga yang kemudian
diinvestasikan kembali daam bentuk berbagai bidang investasi.
Dana
pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada
karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun
pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan.
Jaminan tersebut akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya
kepastian akan masa depannya. Secara psikologis, jaminan masa depan ini akan
meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan baik
perusahaan maupun karyawan itu sendiri.
Jaminan
kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan pada karyawan dan
keluarganya secara berkala sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan
Dana Pensiun, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Undang-undang tersebut
didukung PP Nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan PP Nomor
77 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Perangkat-perangkat peraturan
tersebut diundangkan dengan maksud untuk mendukung terselenggaranya pengelolaan
dana pensiun yang dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya.
Di
Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 250/KMK.00111985 tanggal 6 Maret 1985
telah memberikan perlakuan khusus kepada dana pensiun, sebagai salah satu upaya
dalam mengembangkan minat swasta untuk penyelenggaraan program pensiun guna
memberikan kesejahteraan dan jaminan hidup hari tua kepada karyawaannya. Selain
itu diharapkan bahwa dana pensiun, sebagai salah satu alternative pembiayaan,
akan ikut memarakkan sektor keuangan dalam upaya mendorong kehidupan ekonomi
dan pembangunan yang lebih dinamis di Indonesia.
B.
SEJARAH DANA PENSIUN SYARIAH
Dana
Pensiun merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari system hukum
Anglo-Amerika. Untuk di Indonesia, pada tanggal 28 Oktober 1987 dengan Akta
Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito No. 116 dan SK Menteri Keuangan RI pada
tanggal 10 Oktober 1988, Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia memperoleh izin
usaha mendirikan PT. Asuransi Jiwa BRINGIN JIWA SEJAHTERA yang menggunakan
merek dagang BRINGIN LIFE.
Pada
tahun 1995, atas dasar Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep – 184 / KM. 17 /
1995 BRINGIN LIFE mendirikan Dana Pensiun Keuangan (DPLK) untuk lebih
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua.
BRINGIN LIFE mulai membuka unit usaha baru berupa Asuransi Syariah. Izin
operasional Kantor Cabang (Kancab) syariah BRINGIN LIFE telah dikeluarkan oleh
Menteri Keuangan RI Nomor: KEP-007 / KM.6 / 2003 tanggal 21 Januari 2003.
C.
PENGERTIAN DANA PENSIUN
Pengertian
pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja
sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai
dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penghasilan dalam hal ini biasanya
diberikan dalam bentuk uang dan besarnya tergantung dari peraturan yang
ditetapkan.
Menurut
Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun bahwa Dana Pensiun
adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun
adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi
jiwa.
Menurut
Abdul Kadir Muhammad dan Rita Murniati (2000) bahwa dana pensiun adalah yang
secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta
ketika mencapai usia pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia. Program
dana pensiun adalah dana yang dibentuk untuk pembayaran karyawan setelah tidak
bekerja lagi karena memasuki masa pensiun. Dengan adanya dana pensiun karyawan
peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu, sekalipun
sudah tidak bekerja lagi.
Adapun
David L. Scott (1988) mendefinisikan bahwa pensiun funds is a financial
institution that controls assets and disburses income to people after they have
retired from gainful employment. Menurut FE Perry (1983) bahwa pensiun
fund is an investment maintened by companies and other employers to pay the
annual sum required under the business or organization’s pensiun scheme.
Sedangkan
Hermansyah (2009) mengartikan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang
mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi
pesertanya. Badan hukum tersebut secara rutin mengumpulkan iuran pensiun dari
pegawai yang menjadi pesertanya, kemudian membayarnya kembali pada saat pegawai
tersebut sudah tidak bekerja lagi (pensiun).
Dana
pensiun dapat diartikan juga sebagai dana yang sengaja dihimpun secara khusus
dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mencapai usia
pensiun, meninggal dunia atau cacat. Dana yang terhimpun dikelola dalam suatu
lembaga yang disebut trust sedangkan pengelolaannya disebut trustee atau
dapat juga dilakukan oleh perusahaan asuransi atau badan lain yang dibentuk
secara khusus untuk mengelola dana tersebut (Veithzal, Rivai dkk, 2007). Oleh
karena itu, dana pensiun ini bukan hanya bersifat melindungi kekayaan nasabah
tapi menjamin kontinuitas penghasilan dan kesejahteraan sewaktu nasabah tidak
produktif lagi (Muhammad).
Sementara
Andri Soemitra (2009) mengartikan bahwa, dana pensiun adalah hak seseorang
untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki
usia pensiun ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah
ditetapkan. Sedangkan dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola
dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan
syariah di Indonesia secara perlahan mendorong perkembangan dana pensiun yang
beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini, dana pensiun syariah
berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh
beberapa bank dan asuransi syariah.
Pengertian
perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan meruapakan perusahaan yang
memungut dana dari karyawan suatu perusahaan dan memberikan pendapatan kepada
peserta pensiun sesuai perjanjian. Artinya dana pensiun dikelola oleh suatu
lembaga dan memungut dana dari pendapatan para karyawan suatu perusahaan,
kemudian membayarkan kembali dana tersebut dalam bentuk pensiun setelah jangka
waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak. Pengertian
sesuai dengan perjanjian artinya pensiun dapat diberikan pada saat karyawan
tersebut sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sehingga
memperoleh hak untuk mendapatkan dana pensiun.
D.
LANDASAN HUKUM DANA PENSIUN SYARIAH
Landasan
hukum dana pensiunan di Indonesai adalah Undang-Undang No. 11 tahun 1992
tentang Dana Pensiunan. Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh
lembaga pemerintah maupaun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di
Indonesia antara lain Jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk
karyawan swasta dan BUMN dibawah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Namun, kementerian keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/
1992).
Program
lainnya dikenal dengan Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan
program pensiun swasta yang ditanggungjawabi oleh Departemen Keuangan
(Keputusan Presiden No. 8/ 1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata,
berada dibawah Departemen Pertahanan (Kepres No. 8/ 1997). Ketiga program
tersebut diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.
Undang-Undang
Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana
pensiun swasta di Indonesia. Undang-Undang ini didasarkan pada prinsip
”kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu
walaupaun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat
harus dijamain. Tujuan utama diajukannya Undang-Undamg Pensiun adalah untuk
menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan yang dapat menjamin
diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa
manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi
para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun,
untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang,
dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh
pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi
akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang
penanggulangan risiko (Andri Soemitra, 2009).
Sedangkan
untuk landasan hukum operasional dana pensiun syariah, belum ada satupun
peraturan dan fatwa yang mendukung sehingga regulasi sebagai kerangka
operasional dana pensiun syariah hanya mengacu pada peraturan dan pensiun yang
umum dan fatwa MUI yang juga umum, tidak bersifat khusus. Hal ini lah yang
menjadi salah satu faktor lambatnya pertumbuhan dana pensiun syariah di
Indonesia (Maulana Farizil Qudsi, 2010).
E.
TUJUAN DAN DANA PENSIUN SYARIAH
1.
Bagi Pemberi Kerja
Jika dipandang dari sisi kerja,
tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:
a.
Kewajiban moral
Perusahaan
mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat
mencapai usia pensiun. Tenaga kerja tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai
faktor produksi. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan
ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki masa
pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggung
jawab moral terhadap mereka. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban
perusahaan untuk mengikutkan atau membentuk sendiri dana pensiun untuk para
karyawannya.
b.
Loyalitas
Jaminan
yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan.
Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dengan loyalitas dan
dedikasi yang tinggi. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan
keamanan yang diterima oleh karyawan.
c.
Kompetisi
Dengan
memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang
diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan
nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di
pasaran tenaga kerja. Dengan tawaran manfaat yang kompetitif bagi para
karyawan, perusahaan akan dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas. Di
era yang semakin ketat, perusahaan-perusahan bersaing untuk mendapatkan tenaga
yang professional. Salah satu alat pengikat bagi karyawan yang berkualitas
adalah tawaran manfaat pensiun pada karyawan tersebut.
2.
Bagi Karyawan
Jika dipandang
dari sisi karyawan, tujuan penyelenggara dana pensiun adalah sebagai berikut:
a.
Rasa aman terhadap masa yang akan datang
Karyawan mengharapkan mendapatkan jaminan ekonomis karena
penghasilan yang ia terima memasuki masa pensiun. Harapan ini akan memengaruhi
kinerja saat ini, pada saat ia masih produktif.
b.
Kompensasi yang lebih baik
Karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa ia
nikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja.
F.
JENIS-JENIS PROGRAM DANA PENSIUN SYARIAH
Jenis
kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana
pensiun Pasal 2 bab II dapat digolongkan menjadi dua sebagai berikut:
1.
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)
Dana pensiun pemberi kerja (DPPK) ini adalah unit organisasi dalam
suatu perusahaan yang khusus menangani dama pensiun bagi karyawannya. DPPK
dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, untuk
menyelenggarakan program pensiun. Pendirian dan penyelenggaraan program pensiun
melalui dana pensiun oleh pemberi kerja seifatnya tidak wajib. Akan tetapi,
mengingat dampak dan peranan yang positif dari program dana pensiun kepada para
karyawan, pemerintah sangat menganjurkan kepada setiap pemberi kerja untuk
mendirikan dana pensiun.
Peraturan dana pensiun kerja menurut PP No. 76 Tahun 1992 terdapat
ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
a.
Nama dana pensiun yang bersangkutan
b.
Nama pendiri
c.
Karyawan yang berhak menjadi peserta dan persyaratan untuk menjadi
peserta
d.
Nama mitra pendiri
e.
Tanggal pembentukan dana pensiun
f.
Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan
pemberi kerja
g.
Maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun
h.
Masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, hak, kewajiban dan
tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, peserta, dan pemberi kerja
i.
Besarnya iuran untuk program pensiun dan rumus manfaat pensiun
serta faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan
j.
Tatacara pembayaran manfaat pensiun dan manfaat lainnya
k.
Tatacara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat
pensiun apabila peserta meninggal dunia
l.
Tatacara perubahan peraturan dana pensiun dan tata cara pembubaran
dan penyelesaian dana pensiun.
2.
Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 1992 pasal 1 butir 4 mengatakan
bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh Bank
atau perusahaan asuransi jiwa, untuk menyelnggarakan program pensiun iuran
pasti bagi perorangan. Baik karyawan, maupun pekerja mandiri yang terpisah dari
dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi yang
bersangkutan. Pihak yang diperkenankan untukn mendirikan dana pensiun hanyalah
bank umum dan perusahaan asuransi jiwa.
Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menjalankan program
pensiun iuran pasti, program ini terutama diperuntukkan bagi para pekerja
mandiri atau perorangan, misalnya dokter, pengacara, pengusaha yang bukan
meruapakan karyawan dari lembaga atau orang lain. Biasanya mereka memiliki
penghasilan yang bukan berasal dari
pemberi kerja tetapi dari usahanya.
Saat ini telah berkembang program dana pensiun individu, seperti
individual retirement account (IRA), yang memungkinkan individu, seperti
wiraswasta atau lainnya yang secara sukarela merencanakan program pensiunnya.
Karena diperuntukkan bagi masa pensiun, tabungan IRA mendapat keringanan pajak.
Di Indonesia, program pensiun itu disebut Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
DPLK ini dibentuk oleh badan atau perusahaan asuransi jiwa yang
menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan
maupun pekerja mandiri yang terpisah dari program pensiun pemberi kerja.
Program dana
pensiun berdasarkan manfaat dan kontribusinya dikategorikan sebagai program
pensiun manfaat pasti (defined-benefit plan) dan program pensiun iuran pasti
(defined-contribution plan), dan berdasarkan penyedia jasa (provider)-nya
dibedakan menjadi program pensiun pemerintah (public pensiun plan) dan program
pensiun swasta (private pensiun plan).
1.
Program pensiun manfaat pasti
Program pensiun manfaat pasti mengacu pada manfaat yang akan
diperoleh pekerja pada masa pensiun. Jumlah dana pensiun yang diterima
ditentukan dengan formula yang didasarkan pada lama bekerja dan besarnya gaji
pada tahun terakhir, misalnya:
Makin lama karyawan itu bekerja dan makin tinggi gaji yang
diperoleh pada tahun-tahun terakhir sebelum pensiun, maka manfaat pensiun yang
diperoleh pekerja tersebut semakin tinggi.
Dalam program pensiun manfaat pasti, perusahaan atau pemberi kerja
wajib menyediakan dana yang cukup untuk menjamin manfaat yang akan diperoleh
karyawan yang akan pensiun. Dana bisa seluruhnya berasal dari perusahaan atau
pemberi kerja atau iuran peserta yang telah ditetapkan rumusannya. Bila dana
yang diakumulasikan mencukupi atau melebihi manfaat yang akan diperoleh
pekerja, dikataka fullyfunded atau overfunded. Sedangkan apabila dananya tidak
cukup disebut underfunded. Meskipun pembiayaan program pensiun yang underfunded
merupakan hal yang umum, perusahaan atau pemberi kerja wajib memenuhi tanggung
jawabnya untuk memberikan manfaat pensiun yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dalam program pensiun manfaat pasti, perusahaan atau pemberi kerja menanggung
risiko atas kerugian investasi. Namun pekerja tetap menghadapi risiko bila
perusahaan atau pemberi kerja mengalami kebangkrutan, sehingga karyawan yang
pensiun mungkin tidak menerima manfaat pensiun sama sekali.
Beberapa manfaat pensiun dalam program pensiun manfaat pasti antara
lain: manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun
cacat, dan manfaat pensiun ditunda.
·
Manfaat pensiun normal
Manfaat
pensiun normal berupa pembayaran berkala setiap bulan yang diterima oleh
peserta yang telah mencapai usia pensiun menurut ketentuan perusahaan. Setiap
perusahaan memiliki ketentuan yang berbeda tentang usia pensiun. Sebagian
mengelompokkannya berdasarkan golongan atau jenjang kepangkatan, misalnya untuk
golongan I usia pensiun normal adalah 48 tahun; golongan II adalah 52 tahun;
golongan III adalah 55 tahun, dan golongan IV ialah 60 tahun.
·
Manfaat pensiun dipercepat
Manfaat
pensiun dipercepat berupa pembayaran berkala setiap bulan kepada peserta yang
berhenti bekerja, atau tidak memiliki penghasilan lagi minimal 10 tahun sebelum
mencapai usia pensiun normal. Pembayaran pensiun dapat diterima paling lambat
satu bulan sejak peserta berhenti bekerja. Dalam hal peserta berhenti bekerja,
peserta dapat memilih untuk meneruskan program dana pensiunnya di tempat
bekerjanya yang baru, atau pada program dana pensiun individu (dana pensiun
lembaga keuangan), dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu
30 hari setelah berhenti bekerja.
·
Manfaat pensiun cacat
Manfaat
pensiun cacat dibayarkan kepada peserta yang tidak dapat bekerja lagi karena
cacat yang dinyatakan oleh dokter dan disetujui oleh perusahaan atau pemberi
kerja.
·
Manfaat pensiun ditunda
Manfaat
pensiun ditunda adalah hak yang diterima oleh peserta yang berhenti bekerja
sebelum mencapai usia pensiun normal. Akan tetapi, pembayaran pensiun baru
dibayarkan setelah peserta mencapai usia sekurang-kurangnya 10 tahun usia
pensiun normal.
2.
Program pensiun iuran pasti
Program pensiun iuran pasti mengacu pada kontribusi pekerja untuk
program dana pensiunnya. Biasanya, perusahaan atau pemberi pekerjaan memotong
persentase tertentu dari gaji karyawannya sebagai iuran pensiun. Kemudian oleh
fund manager yang bertindak sebagai trustee, menginvestasikan dana yang
diakumulasikan tersebut pada asset jangka panjang. Dalam program ini, pekerja
dimungkinkan untuk menentukan sendiri jenis investasinya. Apabila pekerja
pensiun, maka dana pensiun yang terakumulasi ditransfer ke dalam bentuk anuitas
yang memberikan penghasilan seumur hidup. Manfaat yang diterima pekerja yang
akan pensiun tergantung pada penghasilan dana yang diinvestasikan. Dalam hal
ini pekerja menanggung risiko atas kerugian investasi, artinya jika hasil
investasi semakin besar, semakin besar pula manfaat yang diterima pada saat
pensiun, dan sebaliknya. Program pensiun iuran pasti mengurangi kewajiban
pemilik perusahaan sehingga dana pensiun jenis ini semakin populer. Akan
tetapi, masalah yang masih menghinggapi program jenis ini adalah rendahnya
pengetahuan pekerja dalam menentukan pilihan jenis investasi jangka oanjang.
Ada beberapa jenis program pensiun iuran pasti, yaitu profit
sharing, money purchase pensiun plan, thrift and saving plan, stock bonus plan,
dan equity stock ownership plan.
·
Profit sharing
Profit
sharing merupakan program pensiun iuran pasti yang iurannya berdasarkan keuntungan
perusahaan atau pemberi kerja. Semua iuran yang dibutuhkan menjadi tanggung
jawab perusahaan atau pemberi kerja. Profit sharing kadang membolehkan pekerja
untuk memberikan iuran secara sukarela. Pemberi kerja pada umumnya membayar
iuran di muka yang besarnya bisa berupa persentase dari keuntungan, kompensasi
pekerja, atau iuran pekerja.
Dalam
profit sharing, pengertian keuntungan (profit) yang akan dibagikan kepada
pekerja harus didefinisikan dengan jelas dalam dokumen program untuk
menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Secara teori, keuntungan bersih
setelah pajak (net profit after tax)
merupakan ukuran yang baik dan dapat diterima. Karena keuntungan dalam
bisnis mengandung ketidakpastian, maka iuran maupun manfaat pensiun dalam
profit sharing tidak dapat dipastikan.
·
Money purchase pensiun plan (MPPP)
Money
purchase pensiun plan merupakan program pensiun iuran pasti yang banyak dipakai
oleh perusahaan atau pemberi kerja berskala kecil yang ingin memberikan jaminan
manfaat pensiun kepada pekerjanya, tetapi tidak bersedia menanggung kewajiban
keuangan seperti dalam program manfaat pasti. Dalam MPPP, iuran peserta
didasarkan pada rumusan tetap yang dituangkan dalam dokumen program. Biasanya,
rumusan iuran untuk MPPP merupakan persentase tetap atas kompensasi pekerja,
misalnya 5% atau 10% tiap tahunnya. Salah satu ragam MPPP yang mirip dengan
program pensiun manfaat pasti adalah target benefit plan. Dalam program itu,
iuran pemberi kerja dihitung secara aktuaria oleh seorang aktuaris untuk
mencapai target manfaat berdasarkan asumsi-asumsi aktuaria. Meskipun demikian,
pekerja tetap menanggung risiko investasi.
·
Thrift and saving plan
Thirft
and saving plan mensyaratkan peserta membayar iuran selain iuran dari
perusahaan atau pemberi kerja. Sedangkan apabila pemberi kerja tidak memberikan
iuran pada program pensiun iuran pasti, maka disebut pure thrift plan. Beberapa
keuntungan thrift adalah:
1.
Kemudahan dan disipllin menabung bagi pekerja melalui pemotongan
gaji, sehingga memungkinkan pekerja menabung secara sistematis.
2.
Dana yang terakumulasi memberikan manfaat karena dikelola oleh
professional yang sering kali gratis karena beban pengelolaan ditanggung oleh
pemberi kerja. Selain itu, pekerja menikmati diversifikasi investasi dan
memiliki akses kepada kesempatan investasi yang lebih luas seperti dalam reksa
dana.
3.
Bila program memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka hasil
investasi yang dikreditkan kepada pekerja bukan merupakan objek pajak.
·
Stock bonus plan
Stock
bonus plan merupakan program yang dijalankan oleh pemberi kerja dimana manfaat
pensiun yang dibagikan beruapa saham (stocks) perusahaan. Pemberian manfaat
dalam bentuk uang menjadi pertimbangan bila peraturan yang ada tidak
memperbolehkan kepemilikan secara substansial atas saham pemberi kerja. Jika
saham dari pemberi kerja yang dibagikan belum diperjualbelikan di bursa,
pekerja atau peserta harus dilengkapi dengan hak untuk menjual saham kepada
perusahaan atau pemberi kerja dengan harga yang wajar (put option).
·
Equity stock ownership plan (ESOP)
Equity
stock ownership plan merupakan program pensiun iuran pasti yang berinvestasi
dalam instrumen saham pemberi kerja. Iuran didasarkan pada keuntungan atau
kompensasu pekerja dalam bentuk uang atau saham. Jika iurannya dalam bentuk
uang, maka sebagian atau seluruhnya digunakan untuk membeli saham perusahaan
baik langsung dari pemberi kerja atau melalui bursa saham. Dividen bisa
dibagikan kepada pekerja dalam bentuk
uang atau dipakai sebagai tambahan iuran untuk membeli saham tambahan. Suatu
ESOP yang menggunakan utang untuk membeli saham perusahaan pemberi kerja disebut
leverage ESOP, sedangkan suatu ESOP dimana sebelumnya pemberi kerja menerima
kredit pajak disebut tax-credit ESOP atau TRASOP.
Berdasarkan
penyedia jasa, jenis dana pensiun dibedakan menjadi program pensiun swasta
(private pensiun plan) dan program pensiun pemerintah (public pensiun plan).
3.
Program pensiun swasta
Program pensiun swasta disponsori oleh perusahaan pemberi kerja,
grup atau individu. Permintaan terhadap program pensiun ini semakin meningkat
karena masyarakat semakin sadar akan kesejahteraan jangka panjang. Dengan
karakteristik sumber dana yang relatif stabil karena kontrak bersifat jangka
panjang dan probabilitas terjadinya risiko yang relative dapat diprediksi
karena hanya berhubungan dengan satu kejadian, yaitu pensiun atau kematian, maka
alokasi dana pensiun sebagian besar diinvestasikan ke dalam instrument jangka
panjang. Pada umumnya dialokasikan ke dalam surat berharga pemerintah dan
obligasi swasta. Akan tetapi, di Amerikan Serikat, investasi dalam bentuk saham
dan sekuritas swasta lainnya semakin memegang peranan penting. Kondisi itu
memungkinkan manajer program pensiun memiliki kekuatan untuk mengendalikan
manajemen perusahaan lain yang sahamnya dibeli oleh perusahaan dana pensiun.
4.
Program pensiun pemerintah
Program pensiun pemerintah disponsori oleh pemerintah dengan system
pendanaan, dana yang terkumpul sekarang dari mereka yang bekerja, dipakai untuk
mereka yang pensiun sekarang, system pendanaan demikian potensial mengalami
underfunded yaitu dana yang terkumpul tidak cukup untuk membayar mereka yang
pensiun. Hal itu mungkin terjadi bila pada masa yang lampau terjadi peledakan
penduduk (baby boom), seperti yang terjadi di Amerika Serikat antara tahun
1946-1964. Hal yang sama bisa terjadi juga di negara-negara lain, termasuk Indonesia.
kondisi tersebut telah mendorong pemerintah Amerika Serikat sebagai penyedia
program pensiun pemerintah untuk mengubah struktur pendanaan dengan
meningkatkan program-program kontribusi dan menurunkan program-program benefit,
selain melakukan privatisasi.
G.
SISTEM DAN MEKANISME DANA PENSIUN SYARIAH
Dana
pensiun Syariah atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan merupakan salah satu jenis
dana pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang dana
pensiun. Sejauh ini program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan
secara terbatas oleh DPLK di beberapa bank dan asuransi syariah, salah satu di
antaranya adalah Dana Pensiun Bank Muamalat. Umumnya, produk DPLK syariah ini
merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh bank atau
asuransi syariah untuk memberikan jaminan kesejahteraandi hari tua atau di
akhir masa jabatan karyawan atau pun nasabahnya.
Prosedur
yang dilalui oleh peserta program DPLK syariah, umumnya adalah sebagai berikut:
1.
Peserta merupakan perorangan atau badan usaha
2.
Usia minimal 18 tahun atau telah menikah
3.
Mengisi formulir pendaftaran kepesertaan DPLK syariah
4.
Iuran bulanan dengan minimum jumlah tertentu, misalnya RP 100.000,-
5.
Menyerahkan foto copy kartu identitas diri dan kartu keluarga
6.
Membayar biaya pendaftaran
7.
Membayar iuran tambahan berupa premi bagi peserta program dana
pensiun plus asuransi jiwa
8.
Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK syariah.
Produk dana
pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan
konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk
dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain:
1.
Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam
ketentuan
2.
Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3.
Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya
Adapun
karakteristik produk dana pensiun plus asuransi jiwa antara lain:
1.
Berbentuk setoran tabungam dengan jadwal penarikan di atur dalam
ketentuan
2.
Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3.
Manfaaat pensiun yang akan diterim adalah sebesar:
a.
Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki
usia pensiun.
b.
Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia
pensiun.
Para peserta
DPLK syariah memiliki beberapa hak sebagai berikut:
1.
Menetapkan sendiri usia pensiun umumnya antara usia 45 s/d 65
tahun.
2.
Batas menentukan pilihan atau perubahan jenis investasi.
3.
Melakukan penarikan sejumlah iuran tertentu selama masa kepesertaan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4.
Mendapatkan informasi saldo dana pensiun atau statement setiap
periode tertentu, misalnya 6 bulan atau melalui telepon setiap saat diinginkan.
5.
Menunjuk dan mengganti pihak yang ditunjuk sebagai ahli warisnya.
6.
Memilih perusahaan asuransi jiwa, guna memperoleh pembayaran dana
pensiun bulanan.
7.
Mengalihkan kepesertaan ke DPLK lain.
8.
Memperoleh manfaat pensiun.
H.
ASAS, FUNGSI, DAN NORMA DANA PENSIUN
1.
Asas Dana Pensiun
Dalam
pengelolaan dana pensiun, pemerintah menganut beberapa asas pokok:
a.
Penyelenggaraan
dilakukan dengan system pendanaan
b.
Pemisahan
kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri
c.
Kesempatan
untuk mendirikan dana pensiun
d.
Penundaan
manfaat
e.
Pembinaan dan
pengawasan
2.
Fungsi Dana Pensiun
Adapun fungsi dana pensiun menurut
Kadarisman dan Sari Wahyuni antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
a.
Asuransi
Yaitu
peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat
diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
b.
Tabungan
Yaitu
himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan
atas nama pesertanya sendiri.
c.
Pensiun
Yaitu
seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil
pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan
pertama, sejak mencapai usia pensiun, selama seumur hidup peserta, dan janda
atau pun duda peserta.
3.
Norma Dana Pensiun
Norma merupakan aturan-aturan yang
ditentukan dalam melaksanakan program pensiun agar pihak peserta pensiun
mendapatkan jaminan atas masa depannya setelah tidak dapat bekerja lagi.
I.
REGULASI DANA PENSIUN
Sama
halnya dengan perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun dikenakan regulasi
yang rendah karena perusahaan ini meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan
perlindungan. Akan tetapi, dengan system pendanaan yang mirip ‘pay as you
go’, yaitu dana pensiun dibayarkan dari pendapatan perusahaan, maka dana
pensiun menjadi berakhir. Oleh karena itu, regulasi terhadap perusahaan dana
pensiun diarahkan pad system pendanaan untuk menghindari kegagalan.
Undang-Undang jaminan pendapatan bagi karyawan yang pensiun (Employee
Retirement Income Security Act/ ERISA) di Amerika Serikat memuat masalah
teknis secara cukup rinci. Ketentuan-ketentuan utama undang-undang tersebut
antara lain:
1.
ERISA menetapkan standar pendanaan minimum untuk iuran minimum yang
harus dibayar oleh sponsor untuk memenuhi pembayaran manfaat yang diproyeksikan
secara aktuaria. Dengan demikian, pekerja yang keluar atau pindah perusahaan
dapat memperoleh hak pensiun atau mentransfer dana pensiunnya ke perusahaan
yang baru.
2.
ERISA menetapkan standar fidusia bagi perwalian, manajer dan
konsultan dari dana pensiun. Secara khusus, seluruh pihak yang bertanggung
jawab dalam pengelolaan dana pensiun disyaratkan untuk bertindak bijaksana
dalam menentukan investasi yang tepat dan memberikan informasi tentang
kesehatan serta arah investasinya.
3.
ERISA menetapkan batasan minimum lama kerja untuk mendapatkan
manfaat pensiun. Sebagai contoh, setelah melewati masa kerja minimum lima
tahun, peserta berhak memperoleh 25% dari manfaat pensiun. Persentase meningkat
hingga 100% setelah 10%.
Selain itu,
untuk menghindari kegagalan, ERISA menciptakan Pensiun Benefit Guarantee
Corporation / Penny Benny. Lembaga ini menjamin penerimaan manfaat pensiun
sampai suatu jumlah tertentu bila perusahaan yang menyediakan program pensiun
yang underfunded mengalami kebangkrutan. Untuk itu, perusahaan membayar
sejumlah premi tertentu. Akan tetapi dengan meningkatnya program pensiun yang
bersifat underfunded menyebabkan Penny Benny mengalami masalah keuangan yang berat
sehingga memerlukan bantuan pemerintah. Akhirnya, tanggung jawab
pengadministrasian ERISA dilimpahkan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Dinas
Pajak untuk memastikan ketaatan program dana pensiun terhadap ERISA.
Sedangkan
di Indonesia, untuk menghindari kegagalan dalam pendanaan program dana pensiun
telah ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan dana
dan program jaminan social, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004
tentang “Pengelolaan dan Investasi Dana Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja”.
PP No. 22 Tahun 2004 dengan pilihan portofolio investasi yang selain didasarkan
pada prinsip likuiditas, rendah risiko juga berdasarkan prinsip keamanan dan
optimalisasi hasil. Batasan alokasi asset terdiri dari jenis instrument investasi,
batasan setiap instrument, dan batasan setiap pihak, serta jenis instrument
investasi yang dilarang bagi perusahaan investasi dapat dilihat dalam tabel
nanti.
Selain
itu, untuk mengikuti perubahan ekonomi seperti inflasi dan lainnya, Pemerintah
telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007 tetang Perubahan
Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Perubahan tersebut didasarkan
pada besarnya santunan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, serta
perlunya rehabilitasi medis bagi pekerja atau buruh yang mengalami cacat karena
kecelakaan kerja.
|
Instrument
yang diperbolehkan
|
Batasan
Setiap Instrumen *)
|
Batasan
Setiap Pihak *)
|
|
Deposito
|
100%
|
Maksimal
20% per bank umum
|
|
Surat
utang negara
|
100%
|
|
|
Surat
utang perusahaan
|
50%
|
Maksimal
5% per penerbit
|
|
Saham
|
50%
|
Maksimal
5% per emiten
|
|
Penyertaan
langsung
|
5%
|
Maksimal
1% per pihak
|
|
Property
|
10%
|
|
|
Reksadana
|
50%
|
Maksimal
5% per penerbit
|
|
Repo
|
10%
|
Maksimal
2% per counterpart
|
*) Instrumen
yang dilarang: Derivatif, investasi diluar negeri, komoditi, instrument
perdagangan berjangka, perusahaan milik direksi, komisaris dan pemegang saham.
Dengan
semakin meningkatnya populasi dalam jumlah dan usia, maka dana pensiun akan
terus bertumbuh dan semakin populer. Semakin banyak peserta maka akan semakin
besar dana yang terhimpun. Keuntungan penginvestasian dana dari program dana
pensiun dapat meningkatkan kesejahteraan peserta program dana pensiun. Selain
itu, dana yang terhimpun dan dialokasikan akan mempercepat laju pembangunan
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
BAB
3
PENUTUP
A.
SIMPULAN
Dana pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan
setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada
sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Sedangkan dana
pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan
prinsip syariah.
Jenis kelembagaan dana pensiun menurut Undang-Undang No. 11 Tahun
1992 tentang Dana Pensiun pasal 2 Bab II dapat digolongkan menjadi dua yaitu
Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
B.
SARAN
Eksistensi dan keberadaan dana pensiun syariah itu sangat membantu
para pekerja atau karyawan untuk bekerja secara ikhlas, tuntas, dan
meningkatkan loyalitas. Namun, tidak semua perusahaan menyediakan dana pensiun
untuk para karyawannya.
DAFTAR
PUSTAKA
Budisantoso,
Totok, dan Sigit Triandasu. 2011. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta:
Salemba empat.
Firmansyah,
Herlan, dan Dadang Husen Sobana. 2014. Bank dan Industri Keuangan Non Bank
(IKNB) Syariah. Jakarta: PT. Nagakusuma Media Kreatif.
Ismail. 2011. Perbankan
Syariah. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group.
Silvanita,
Ktut. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Penerbit Erlangga.
[1]
Drs. Ismail, MBA., Ak., Perbankan Syariah, (Surabaya: Kencana
Prenadamedia Group, 2011), hlm. 7.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar